HarianGunungkidul.com

Berita Online Gunungkidul Terbaru

Pemkab Tegaskan Tak Punya Anggaran Gaji P3K

Ilustrasi CPNS. – Antara Foto/Adwit B Pramono

Kebijakan merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Ketenagakerjaan (P3K) terus dilakukan. Namun, sejak jauh hari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menegaskan belum memiliki anggaran untuk membayar pegawai tersebut.

Asisten III Administrasi Umum dan Urusan Rumah Tangga Sekretariat Daerah (Setda) Gunungkidul, Anik Indarwati, mengakui bahwa kapasitas anggaran pemerintah kabupaten sangat terbatas dan diadakan berdasarkan prioritas. Dia tidak menyangkal bahwa dia bingung tentang gaji pertama kali. Apalagi rekrutmen yang direncanakan terus dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Karena Pemerintah Kabupaten tidak memiliki anggaran untuk membayar pegawai tersebut.

“Sesuai dengan komitmen, Pemkab hanya menanggung gaji untuk rekrutmen P3K tahap pertama yang terbatas bagi honorer K2 yang sudah masuk database Pemerintah Pusat. Tapi kalau untuk rekrutmen selanjutnya kami keberatan,” kata Anik kepada wartawan, Rabu (10/4/2019).

Sesuai dengan informasi yang diterima, gaji pertolongan pertama tidak dapat diambil dari dana alokasi umum (DAU) yang ditransfer dari Pemerintah Pusat. Artinya, kata Anik, gaji karyawan sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten. “Sudah kami sampaikan ke Pusat, kami keberatan dengan skema ini [gaji ditanggung masing-masing pemkab] karena anggaran yang dimiliki terbatas,” katanya.

Dia berharap Pemerintah Pusat akan mengubah kebijakan sehingga gaji bisa diambil dari DAU sehingga tidak membebani keuangan daerah. “Ya kalau dari DAU masih mungkin karena dana untuk gaji masuk tanggungan Pemerintah Pusat, kalau tetap dibebankan ke daerah maka banyak yang keberatan,” katanya.

Tidak jauh berbeda diungkapkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Gunungkidul (BKPP), Sigit Purwanto. Menurutnya, masalah pemerintah daerah yang tidak mampu membayar P3K telah menjadi masalah nasional karena di daerah mereka merasakan hal yang sama. “Keberatan ini sudah disuarakan pada saat rapat koordinasi di Batam, Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu. Harapannya ada solusi dengan memperbolehkan gaji P3K diambilkan dari DAU,” katanya.

Disebutkan tentang perekrutan pekerja pertolongan pertama, Sigit mengatakan bahwa dia tidak tahu pasti karena kebijakan itu masih menunggu instruksi dari Pemerintah Pusat. “Kami masih menunggu. Yang jelas, akan ada rekrtumen lagi. Jika yang pertama hanya untuk kalangan terbatas, maka rekrutmen berikutnya akan terbuka untuk umum,” katanya.

sumber : harian jogja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *